Peraturan Rumah Subsidi Terbaru

Peraturan rumah subsidi terbaru ini berisi tentang informasi regulasi pemerintah mengenai harga di setiap kota dan provinsi Indonesia. Setelah mengetahui ini semua sekarang tinggal memulai pilihan jenis properti yang ingin Anda jalankan. Berikut penjelasannya !

Perumahan Subsidi

Pembelian rumah subsidi dengan skema Kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang di terbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Pembangunan Perumahan

Peraturan rumah subsidi terbaru termasuk dalam hal pembangunannya khusus di tujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) yang memiliki syarat di lakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan paling sedikit kurang 0,5 (nol koma lima) hektare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang di peruntukkan bagi pembangunan rumah tapak.

Lokasi pembangunan Perumahan MBR sebagaimana di maksud harus dan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan ini wajib di lakukan oleh Badan Hukum yang akan melaksanakan, meliputi :

• Menyusun proposal pembangunan Perumahan MBR.
• Proposal berisi perencanaan pembangunan Perumahan MBR yang memuat paling sedikit:
• Perencanaan dan perancangan Rumah MBR;
• Perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR;
• Perolehan tanah; dan
• Pemenuhan perizinan.

Pajak Jual Beli

Dalam rangka penetapan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR tidak di perlukan validasi oleh kabupaten/kota.. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR,  kabupaten/kota menetapkan besaraan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan nilai harga jual rumah.

Skema KPR

Kredit kepemilikan rumah yang di terbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan atau bagi yang ingin menggunakan pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin (KPR SSM) adalah pembiayaan pemilikan rumah yang di terbitkan oleh Bank Pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan marjin melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Bentuk kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah di berikan bagi MBR berupa:

1. KPR dengan suku bunga 5% per tahun sepanjang masa pinjaman melalui KPR sejahtera dan KPR SSB/SSM;
2. Subsidi bantuan uang muka perumahan sebesar Rp. 4.000.000,00 untuk pembelian rumah tapak Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU huruf B untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebanyak Rp 10.000.000,00  (sepuluh juta  rupiah)  sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023. Batasan penghasilan kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan KPR Bersubsidi di hitung berdasarkan:
   • penghasilan tetap, yaitu gaji/ upah pokok pemohon per bulan; atau gaji, upah dan/atau           hasil usaha    sencliri  untuk  yang berstatus tidak kawin; atau
   • penghasilan tidak tetap, yaitu pendapatan  bersih  atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon. gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.
3. Pembebasan Pajak pertambahan Nilai sesuai peraturan perundang-undangan.

BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN, SUKU BUNGA/MARJIN PEMBIAYAAN BERSUBSIDI, MASA SUBSIDI, DAN JANGKA WAKTU KPR BERSUBSIDI

Kelompok Sasaran KPR Sejahtera

Kelompok Sasaran KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan KPR Subsidi Selisih Marjin (SSM) Kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat

Target Sasaran KPR  SSS dan  KPR  SSM  Provinsi  Papua  dan  Papua Barat

Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi yang surat persetujuan pemberian kredit/ pembiayaan di terbitkan oleh bank pelaksana pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Harga Jual

Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang dapat di peroleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) di kelompokkan berdasarkan wilayah dan harga jual satuan rumah sejahtera susun paling tinggi yang dapat di peroleh melalui kredit/ pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) di kelompokkan berdasarkan pada wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari Keputusan  Menteri.

BATASAN HARGA JUAL RUMAH UMUM TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

Rumah Umum Tapak

Satuan Rumah Susun Umum

a. Provinsi

b. Kota/Kabupaten

Peraturan rumah subsidi terbaru terdiri dari luasan untuk  setiap hunian  satuan rumah sejahtera susun paling sedikit 21 M² (dua puluh  satu meter persegi)  dan tidak melebihi 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).

BATASAN LUAS TANAH DAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM TAPAK SERTA LUAS LANTAI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

Kini pemerintah telah mengeluarkan peraturan rumah subsidi terbaru termasuk skema bantuan dan berbagai kemudahan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara menjadi peserta TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) yang di kelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.